KIMDEPOK-Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Hasbullah Rahmad meminta kepada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat untuk melakukan kajian secara komprehensif terkait wacana akan diberlakukannya sistem berbayar di Jalan Raya Margonda.
“Saya bertemu dengan Kepala Dishub dan menyatakan wacana ini lagi dikaji. Saya tanyakan apa dasarnya? Motivasinya adalah memindahkan pengguna angkutan darat di Margonda ke KRL (Kereta Rel Listrik). Dengan sistem berbayar di Margonda seperti tol diharapkan pengguna angkutan darat akan beralih ke KRL,” ungkap Hasbullah.
Anggota Fraksi PAN ini menyampaikan kajian yang komprehensif harus dilakukan, agar jangan saat nanti wacana ini jadi diterapkan justru menjadi blunder bagi pemerintah. Artinya, motivasi memindahkan pengguna angkutan darat ke KRL justru akan menimbulkan permasalahan baru.
“Harus ada koordinasi dengan KAI (Kereta Api Indonesia) mengenai penyediaan gerbong. Jangan sampai nanti di saat terjadi peralihan pengguna jalan, gerbong tidak menampung. Perlu ada penambahan gerbong, serta penambahan jam keberangkatan dan jam kepulangan pada jam sibuk. Jika tidak, penumpang akan menumpuk,” paparnya.
Dirinya juga mempertanyakan apakah dengan sistem berbayar Margonda akan tertib. Tentunya ini membutuhkan kajian secara akademik. Keputusan ini tidak bisa sembarangan karena menyangkut muka Kota Depok.
“Kita juga perlu melihat apakah KRL telah menyiapkan penambahan penyediaan fasilitas parkir di setiap stasiun, sehingga pengendara yang membawa motor bisa menitipkan kendaraannya,” katanya.
Hasbullah menilai, motivasi pemindahan pengguna angkutan darat ke KRL bisa dilakukan jika jalur LRT sudah terhubung sampai ke Depok. Saat ini, jalur LRT masih baru mencapai Cibubur.
“Kalau LRT bisa mengakses ke Margonda, pengguna angkutan darat bisa saja dipindahkan karena sudah ada fasilitas yang menunjang,” katanya.
“Saya bertemu dengan Kepala Dishub dan menyatakan wacana ini lagi dikaji. Saya tanyakan apa dasarnya? Motivasinya adalah memindahkan pengguna angkutan darat di Margonda ke KRL (Kereta Rel Listrik). Dengan sistem berbayar di Margonda seperti tol diharapkan pengguna angkutan darat akan beralih ke KRL,” ungkap Hasbullah.
Anggota Fraksi PAN ini menyampaikan kajian yang komprehensif harus dilakukan, agar jangan saat nanti wacana ini jadi diterapkan justru menjadi blunder bagi pemerintah. Artinya, motivasi memindahkan pengguna angkutan darat ke KRL justru akan menimbulkan permasalahan baru.
“Harus ada koordinasi dengan KAI (Kereta Api Indonesia) mengenai penyediaan gerbong. Jangan sampai nanti di saat terjadi peralihan pengguna jalan, gerbong tidak menampung. Perlu ada penambahan gerbong, serta penambahan jam keberangkatan dan jam kepulangan pada jam sibuk. Jika tidak, penumpang akan menumpuk,” paparnya.
Dirinya juga mempertanyakan apakah dengan sistem berbayar Margonda akan tertib. Tentunya ini membutuhkan kajian secara akademik. Keputusan ini tidak bisa sembarangan karena menyangkut muka Kota Depok.
“Kita juga perlu melihat apakah KRL telah menyiapkan penambahan penyediaan fasilitas parkir di setiap stasiun, sehingga pengendara yang membawa motor bisa menitipkan kendaraannya,” katanya.
Hasbullah menilai, motivasi pemindahan pengguna angkutan darat ke KRL bisa dilakukan jika jalur LRT sudah terhubung sampai ke Depok. Saat ini, jalur LRT masih baru mencapai Cibubur.
“Kalau LRT bisa mengakses ke Margonda, pengguna angkutan darat bisa saja dipindahkan karena sudah ada fasilitas yang menunjang,” katanya.
Komentar
Posting Komentar