Musrenbang, Sesuaikan dengan Kebutuhan Masyarakat




Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok siap mengawal usulan warga terkait musyawarah rencana pembangunan (musrenbang).
Hal itu diungkapkan Pradana Mulyoyunanda, anggota DPRD dapil Sawangan, Bojongsari dan Cipayung saat musrenbang di Kelurahan Cipayungjaya, Selasa (23/01).
Namun, Ketua Komisi D DPRD Kota Depok ini mengingatkan musrenbang yang digelar kelurahan, kecamatan hingga kota harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tepat sasaran.
“Butuh komitmen bersama dalam mencapai pembangunan yang tepat sasaran. Begitu pula komitmen DPRD untuk menggiring hasil musrenbang ke tingkat kecamatan dan terakhir di tingkat kota,” tuturnya.
Dirinya juga mengakui akan fokus terhadap perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dan drainase, karena hasil reses DPRD masih ada sejumlah RTLH di daerah pemilihan  saya. Untuk itu, saya pun turun langsung ke lokasi,” tuturnya.
Selain RTLH, sambungnya, terkait pembangunan infrastruktur berupa drainase juga masih menjadi kebutuhan masyarakat. Menurutnya, pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi harus diimbangi dengan drainase yang baik.
“Luas daerah tetap, namun banyak warga yang bermukim harus dengan saluran air yang memadai. Semua itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti banjir dan laiinya,” paparnya.
Untuk mengawal hasil musrenbang, ditambahkannya,  pihaknya akan melakukan pertemuan dengan Bappeda Kota Depok. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kerja sama dengan Pemerintah Kota dalam membanggun Depok menjadi lebih baik.
Sebelumnya, Slamet Riyadi, anggota DPRD dapil yang sama mengatakan, usulan pembangunan agar yang berskala prioritas, sehingga pembangunan tersebut bisa diwujudkan pada 2019.
“Kami juga sudah memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk mengusulkan pembangunan yang menjadi prioritas dalam musrenbang di wilayah dapilnya,” ujar warga Pasir Putih ini.
Informasi yang dihimpun dalam musrenbang, seperti di Kelurahan Sawangan, usulan masyarakat tidak hanya dalam pembangunan fisik yang nilai anggarannya Rp11 miliar, lebih besar dari pagu anggaran Rp2 miliar untuk masing-masing kelurahan.

Komentar